PERAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL

Pada pokoknya hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yaitu peratutan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap perautran-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif.

Berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan akan berpijak pada setiap ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah secara hukum. Sehingga tidak akan ada yang dengan gampang menyimpang dari peraturan jika sebelumnya telah ditetapkan aspek hukum dalam dunia wirausaha yang sedang ditekuni. Dan akan mudah menentukan kebijakan selanjutnya ketika terdapat jejak rekam jika sesuatu terjadi perselisihan antara beberapa pihak yang berkaitan dan tiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan dengan seadil-adilnya. Bisnis (wirausaha) yang dilakukan lazimnya bisa dilakukan oleh perseorangan dan bisa juga dengan suatu perkumpulan, dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT (Perseroan Terbatas), mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri Hukum dan Ham cq. Direktorat Perdata).

Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Dengan usaha yang sudah terdaftar tersebut, instansi terkait dan pemerintah daerah bisa melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas baik dalam negeri maupun luar negeri, yang secara tidak langsung bisa memperkenalkan usaha serta membantu pemasaran sekaligus perluasan pasar. Analisis hukum yang merupakan tujuan dari aspek hukum dalam suatu kegiatan bisnis adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Badan usaha yang akan menjalankan bisnis perlu mempersiapkan hal hal yang berkaitan dengan aspek hukum seperti badan hukum perusahaan yang dipilih seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma , Koperasi dan Yayasan.

Peningkatan perekonomian nasional adalah poin penting yang harus diusahakan oleh seluruh negara. Ketika ekonomi nasional meningkat, maka taraf hidup dan kondisi masyarakatnya akan dapat ditingkatkan pula. Hal ini bisa dicapai jika pemerintah sekaligus kita semua sebagai warganya mampu berperan aktif melakukan cara-cara efektif yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia.

Saat ini, UMKM dianggap sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya bahkan dapat mencapai 60% dari keseluruhan produksi domestik di Indonesia.

Aspek hukum dalam setiap kegiatan kewirausahaan sangat di anjurkan bagi setiap pelaku usaha atau kelompok usaha tertentu untuk dapat menyadari manfaat serta mengaplikasikannya dalam setiap kegiatan wirausaha, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Sehingga sebelum kegiatan wirausaha itu dijalankan, maka perlu prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi.

Tiah_Mahasiswa S1_Kebidanan_Stikes Bakti Utama Pati

Pengaruh Covid-19 Terhadap Persaingan Usaha Sehat UMKM Menjadi Tolak Ukur Input KKPU

Dampak pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) memberikan banyak pelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat tidak hanya dari segi kesehatan, pendidikan, social, tetapi juga di bidang hukum, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam mempertahankan perekonomian bangsa. Berdasarkan pada data BPS tahun 2018, unit usaha UMKM menempati 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia dengan jumlah 64,1 juta unit usaha.

Efek covid-19 terasa luar biasa disegala aspek yang salah satunya adalah kehilangan pendapatan rumah tangga maupun PHK secara besar-besaran yang mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pengaruh covid-19 ini juga dirasakan oleh pelaku UMK, dimana penjualan dan pendapatan menurun drastic. Namun biaya operasional dan biaya lain-lainnya harus tetap dikeluarkan. Gaji karyawan yang harus tetap dibayar, sewa kedai, biaya listrik, air, telepon/ internet dan lain-lain yang tidak dapat ditangguhkan, sementara transaksi usaha hanya sedikit.

Upaya pemerintah dalam mengatasi covid-19 dianggap tidak adil bagi pelaku UMKM. Dimana pelaku bisnis besar seperti mall, restoran cepat saji, dan bisnis besar lainnya yang masih tetap beroperasional. Namun bagi pelaku UMKM harus terpaksa pulang kampung dan tidak dapat mengelola usahanya. Selain itu, akibat Covid-19 banyak bahan baku yang cenderung meningkat harganya. Selain itu, dampak Covid-19 banyak pula persaingan usaha yang berdampak luas bagi masyarakat, sehingga menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran persaingan usaha dimana banyak masyarakat yang menimbun alat kesehatan, obat-obatan hingga bahan pangan.

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap UMKM yang terdampak Covid-19 diwujudkan dalam kebijakan yang meliputi restrukturisasi kredit UMKM, kredit modal kerja, dan dukungan lainnya. Namun banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dan persyaratan yang tidak mudah sehingga banyak dari UMKM yang terpaksa harus menutup usahanya.

Seharusnya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM senantiasa memperhatikan prinsip keadilan dan mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMKM. Hal ini dapat terwujud apabila diberikan kemudahan akses dalam memasarkan produknya ditingkat nasional maupun internasional dan kemudahan dalam pengajuan modal usaha.

Penulis: Riyantika (Prodi S1 Kebidanan STIKes Bakti Utama Pati)

Tebar Keberkahan, HIMA STIKES BUP Gelar Pembagian Takjil Di Bulan Ramadhan

Gor Pesantenan, PATI – Ramadahan merupakan bulan penuh berkah, dan Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keberkahan adalah melalui bersedekah, begitulah yang sedang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) STIKES Bakti Utama Pati. Dalam tajuk Donasi Cinta Ramadhan, para mahasiswa memeberikan takjil kepada pengendara yang lewat di depan GOR Pesantenan, Sabtu (11/5/2019).

Amalia Dwi Ratnasari Ketua HIMA menyampaikan bahwa kegiatan tersebut untuk memupuk rasa kepedulian sesama dan berbagi sedikit rejeki untuk berbuka.

“Dibulan yang suci ini kita dapat berbagi sedikit rejeki dan menanamkan pada diri mahasiswa indahnya berbagi,” tandas Amalia.

Bersedekah lebih dianjurkan dalam bulan ramadhan, karena dengan bersedekah dapat membangun karakter baik khusunya untuk para mahasiswa. HIMA STIKES BUP mengawali hal tersebut, memupuk rasa kepeduliaan menyisakan sedikit rejeki untuk berbagi dibulan suci.

Optimalisasi Peran Mahasiswa

Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik dimana jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari perjuangan mahasiswa, yaitu semangat yang membara dan idealismenya.

Hal itu tergambarkan dalam kegiatan Donasi Cinta Ramadhan yang diprakarsai oleh HIMA STIKES Bakti Utama Pati, sebagai cerminan agen Iron Stock yang memiliki kemampuan, ketrampilan, serta akhlak mulia untuk menjadi pemimpin siap pakai.

Nilai karakter utama yang dicanangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri tetapi saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis, dan membentuk keutuhan pribadi.

“Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan,” pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Semangat-semangat yang berkobar, terpatri dalam diri mahasiswa, sebagai dasar perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya perlu untuk di sikapi. Mimpi-mimpi besar yang digelorakan akan perubahan bangsanya untuk maju, intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme yang terpatri dalam hati.

Mahasiswa tahu, ia harus berbuat sesuatu untuk diri, masyarakat, bangsa dan negaranya. sejarah mencatat dengan tinta emas, perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan bahwa perjuangan bangsa indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa dan kita meyakini bahwa dari pergerakan mahasiswa insyaallah akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa yang diharapkan dan ditunggu-tunggu.

Pelantikan Ketua Baru STIKES Bakti Utama Pati

Pelantikan Ketua beserta Jajaran Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bakti Utama Pati, Rabu (7/11/2018) dihadiri oleh keluarga besar Yayasan Bakti Utama Pati. Dalam kesempatan itu juga Ketua STIKES BUP Puji Hastuti menyampaiakan Orasi Ilmiahnya. (Patidaily.com/Erika Fuadsanah)

Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati resmi berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Bakti Utama Pati adalah Sebuah Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi yang berdiri pada tahun 2005, dibawah naungan Badan  Penyelenggara yaitu Yayasan Pratini Soedarsono. Pada tahun awal berdirinya Bakti Utama Pati adalah dalam bentuk Akademi yang berfokus pada Program Studi Diploma Tiga (DIII) Kebidanan. Sebagai Akademi Kebidanan, untuk menjaga daya saing lulusan dan dalam rangka upaya meningkatkan mutu eksternal perguruan tinggi, Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati melakukan akreditasi baik Prodi maupun institusi. Sampai pada tahun 2018, Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati telah tercatat sebagai perguruan tinggi yang terakerditasi BAN PT dengan strata B periode tahun 2011-2016 dan terakreditasi LAM-PT periode tahun 2016 -2018 serta untuk tetap konsisten menjaga mutu perguruan tinggi Akademi Bakti Utama Pati melakukan upaya pengajuan kembali akreditasi BAN PT yang kemudian mendapat tanggapan dengan dilakukannya Assesmen Lapangan sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan BAN PT tentang hasil Akreditasi berstrata B dengan masa berlaku tahun 2018 -2023.

Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati mulai merintis pengembangan institusi dengan melakukan perubahan bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Setelah melalui rangkaian proses perjuangan pengajuan yang panjang, visitasi perubahan bentuk oleh kelembagaan Kemenristekdikti dilaksanakan pada tanggal 26-27 Mei 2018. Sehingga berdasarkan hasil visitasi dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 894/KPT/I/2018  maka Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati resmi berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati dengan membuka 3 (tiga) Prodi yaitu Prodi DIII Kebidanan dan Prodi Sarjana Kebidanan serta Pendidikan Profesi Bidan. STIKes Bakti Utama Pati dalam hal ini patut berbangga diri karena Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan merupakan yang PERTAMA Se- Karesidenan Pati serta unggul dalam bidang kecantikan dan kebugaran selama siklus reproduksi wanita.